Sikap Untuk KAMMI: Sebuah Otokritik*

Oleh:  Zulfikhar *)

Pegiat Forum Diskusi KAMMI Kultural

zul2Beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta diselenggarakan Sarasehan  KAMMI Kultural. Agenda yang bertajuk Sarasehan Inteligensia KAMMI itu dilaksanakan selama dua hari di komplek Balai Kota Yogyakarta. Agenda yang berisi diskusi-diskusi sarat dialektika, dekonstruksi dan ekletis itu ditujukan untuk mendiskursuskan KAMMI secara lebih kritis-konstruktif. Diskusi ini hadir untuk meluruskan garis perjuangan organisasi yang sudah lama berjalan zig-zag. Dan oleh karenanya perlu diluruskan dengan forma-forma (bentuk) baru dengan aksentuasi dari forma lama.

Karena itu, diskusi tersebut menghadirkan kader-kader senior –beberapa sudah pensiun dari KAMMI- dan juga kader aktif. Diskusi yang mengupas KAMMI dari sudut kesejarahan dan keorisinalitas ini bersambung beberapa bulan ke depan di Jakarta.

Tulisan ini adalah inisiatif penulis untuk mencoba  memberikan pendapat dan sikap mengenai kondisi KAMMI sekarang. Dilihat dari sudut pandang formal-substansial dan nilai-realitas. Juga tentang keberadaan diskusi diatas yang diasosiasikan sebagai gerakan kultural (progresif) berhadapan dengan struktur dan suprastruktur (konservatif) di tubuh KAMMI.

KAMMI yang lahir pada 29 Maret 1998, didirikan pada saat itu untuk berkontribusi dalam agenda perubahan bangsa. Terutama atmosfer panas yang melanda Indonesia karena krisis multidimensi pada tahun 1997. Integritas Orde Baru yang buruk akibat  korupsi dan  aksi kekerasan serta penghilangan orang melahirkan kebosanan rakyat. Sebagai efek kronis, gerakan-gerakan mahasiswa lantas berhamburan berdemo di jalanan. Forum Kota (FORKOT), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) –tiga gerakan mahasiswa/ormas yang pertama kali menduduki gedung DPR/MPR tanggal 18 Mei 1998 (Alam, 2011), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Front Jakarta dan organisasi yang lain yang terlibat sejak semula memberikan sinyalemen kepada gerakan yang lain untuk terjun ke jalan. Tidak terkecuali KAMMI yang saat itu baru berusia beberapa bulan.

Terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, KAMMI pun lahir. Hal itu terlaksana dengan keberadaan agenda (Forum Silaturahmi Lembaga dakwah Kampus Nasional) FSLDKN yang dilaksanakan di Malang, Maret tahun 1998. Kelahiran KAMMI konon merupakan setingan kader dakwah saat itu untuk menyongsong peralihan zaman –berkaitan dengan isu-isu penurunan Soeharto. KAMMI yang pada awalnya banyak diisi oleh kader-kader Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan HMI-mpo –yang aktivis LDK- akhirnya muncul ke permukaan dan segera memegang posisi sentral dalam agenda penggulingan Soeharto pada 21 Mei 1998 –meskipun isu yang beredar saat itu dan sampai sekarang, menyebut KAMMI telah merebut momentum yang dipercikkan sebelumnya oleh gerakan-gerakan yang lain.

Pada agenda FSLDKN itu terpilih Fahri Hamzah sebagai ketua terpilih. Tetapi kepemimpinan Fahri hanya bertahan satu tahun karena isu kedekatannya dengan sebuah partai politik Islam (baca: non jamaah) yang dimanifestasikan dengan pencalonannya sebagai calon legislatif dari partai  tersebut.  Akibatnya, ia segera diberhentikan dan digantikan dengan Fitra Arsil. Keduanya dari almamater yang sama, Universitas Indonesia.

Kepemimpinan dalam tubuh KAMMI terus bergulir dengan riak-riak perubahan di internal yang terus berdinamika. Terutama proyek untuk melahirkan corak gerakan,  ideologi, manifesto gerakan, dll. Sehingga, banyak terjadi pengayaan-pengayaan pada periode awal tahun 2000 an untuk mensukseskan proyek tersebut. Pada tahun-tahun tersebut lahir konsep tentang ideologi dan  kredo gerakan.

Perkembangan kuantitas kader yang terus meruncing naik pasca reformasi memang memberikan tempat yang strategis bagi KAMMI di dalam konstelasi pergerakan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mulai saat itu, dinasti politik di kampus-kampus besar –perebutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)- bergeser ke kanan dan mulai beralih dikuasai oleh kader-kader KAMMI. Terutama di kampus-kampus negeri, seperti; UGM, UNPAD, UNDIP, UB, dll. Lantas dengan kepemimpinan politik yang menajam kuat itu, KAMMI selanjutnya mampu mendirikan lembaga yang mewadahi beberapa BEM yang dikuasainya dan berfusi didalam wadah BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).

Pergolakan Internal

Sebenarnya perlu definisi baku tentang istilah (term) ‘pergolakan’ yang penulis angkat disini. Karena terma ini belum diakui –oleh kader KAMMI sendiri- sebagai bagian sejarah perjalanan KAMMI selama 14 tahun.  Tetapi, barangkali untuk mempermudah kategorisasi sejarah, biarlah penulis pakai terma itu disini.

Pada saat penulis masih menjadi ketua Komsat –sekitar akhir tahun 2010, beredar isu tentang pergolakan di tubuh KAMMI –yang sebenarnya sudah beredar luas beberapa tahun sebelumnya. Yang menarik isu ini penulis langsung dengar dari eksternal organisasi, yaitu dari ketua Koordonatir Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Korkom IMM) di kampus.

Isu itu menguak tentang terpecahnya dua faksi di dalam tubuh organisasi. Yaitu faksi konservatif dan progresif. Telisik lebih lanjut konon pergolakan ini berasal dari penggulingan ketua KAMMI terpilih pada Muktamar ke VI tahun 2008 di Makassar, RTB/AG –atau berangkali bermula dari kasus ATK. Mirisnya, peristiwa  itu terjadi di sela-sela agenda Mukernas KAMMI.

Isu yang beredar menyebut RTB dan rombongannya saat itu menghadiri agenda yang diselenggarakan oleh salah satu tokoh parpol nasional, PS. Tidak ada yang tahu maksud kedatangan ketua KAMMI itu –kecuali mereka sendiri. Tetapi gosip yang menguat, RTB diduga mengumpulkan pundi-pundi keuangan –dengan melancarkan manuver ke lembaga lain- untuk pembiayaan agenda-agenda organisasi, terutama Mukernas. Sebab, tidak ada talangan yang berarti dari jamaah maupun tokoh-tokoh kondangnya.

Pada waktu yang sama di lokasi Mukernas datanglah beberapa tokoh jamaah. Mereka mengabarkan tentang keberadaan ketua KAMMI, keberadaanya saat ini, serta apa yang sedang ia lakukan sekarang. Rupanya kepergian rombongan ketua KAMMI bocor dan sampai ke jamaah. Pada saat itu juga dua tokoh yang hadir saat itu, AM, MA, dkk –keduanya berkarir sebagai politisi di Senayan- melakukan intervensi. Seluruh peserta digerakkan untuk melakukan Musyawarah/Muktamar Luar Biasa (MUSLUB) dengan memilih ketua KAMMI yang baru tanpa sepengetahuan ketua KAMMI saat itu. Hasil MUSLUB akhirnya memilih Rijalul Imam sebagai ketua terpilih definitif.

Peristiwa subversif itu barangkali merupakan simbol dari kecacatan idealisme kader. Peristiwa itu sangat terang memberitakan kepada seluruh kader bahwa intervensi eskternal organisasi memang ada dan dipaksakan menjadi faktisitas (baca: keadaan terlahir semestinya) organisasi. Apalagi intervensi itu datang dari jamaah (parpol) –yang selama ini dikampanyekan oleh kader tidak bisa mempengaruhi sikap organisasi, yang belakangan hanya pretensi- yang meskipun seideologi dengan organisasi, tetapi tidak mampu dibendung keberadaannya dengan independensi kader. KAMMI yang disebut-sebut sebagai Gerakan Sosial Independen yang diasosiasikan tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi (GBHO KAMMI, pasal 4), faktanya hanya isapan jempol belaka.

Faksi progresif yang muncul akibat ketidaksepahaman dengan penggulingan tersebut muncul dengan format gerakan yang rapi. Diam-diam koordinasi dibangun dengan pemimpin-pemimpin di KAMMI Wilayah (Kammwil), KAMMI Daerah (Kammda) dan juga KAMMI Komisariat (Komsat). Gerak mereka lantas mencapai titik kulminasinya pada Muktamar di Aceh tahun 2011 kemarin. Fikri Aziz yang diusung sebagai calon ketua sedikit banyak mulai mendapatkan kans kemenangan. Konsolidasi yang dibangun kuat jauh-jauh hari memberikan harapan kepada peserta Muktamar bahwa mereka memang harus memilih Fikri. Tetapi, intervensi yang sama tampak muncul seperti dua tahun lalu –Fikri ditemui seorang ustadz kondang dari jamaah- dan berakhir dengan tidak terpilih.

Telah jelas terlihat bahwa KAMMI saat ini belum jujur dengan ucapannya sendiri. Ideologi KAMMI yang menjadi kebanggaan kader-kader di akar rumput masih menjadi simbol an  sich. Tren underbouw gerakan mahasiswa telah membawa KAMMI duduk dalam dekapan kekuasaan. Ramalan tentang pengetahuan yang dijajah kuasa oleh Michel Foucault dan Teori Catch All Party nya Otto Kircheimer yang diimani partai-partai politik di Indonesia faktanya telah menggerakkan pragmatisme elektoral parpol –parpol kanan bergerak ke kiri (tengah), partai kiri bergerak ke kanan (tengah), menjadi partai tengah- untuk membangun organisasi underbouw dan mengapit organisasi almamater milik kader-kader parpolnya –seperti HMI, IMM, PMII, GMNI dan tentu saja KAMMI.

Menurut penulis, fenonema kontraproduktif itu harus segera diakhiri. Kekronisannya tampak telah membuat beberapa kader muak dan berujung pada agenda diskusi Sarasehan kemarin. Obsesi untuk merekonstruksi dan mereformulasi ideologi organisasi yang menjadi catatan pada diskusi tersebut segera harus menjadi agenda urgen. Manifesto organisasi yang sampai saat ini belum ada –dan menjadi rekomendasi diskusi, barangkali akan menjadi pekerjaan rumah selanjutnya. Atau tidak perlu diadakan karena fokus penertibannya tidak harus direpresentasikan dengan manifesto –mungkin karena terinspirasi dari gerakan-gerakan lain seperti HMI dan PMII, tetapi sebenarnya tidak selalu memberikan signifikansi keberhasilan organisasi, lebih identik dengan konsumsi simbolnya Baudrillard, apalagi dilakukan tanpa epoche (baca: penundaan fenomenologis) nya Edmund Husserl.

Posisi KAMMI dan parpol yang mengunderbouwnya harus ditegaskan seradikal mungkin. Tidak etis ekses orkestra kontraproduktif di Mukernas (Lokakarya Nasional) kemarin terulang kembali –yaitu aksi kampanye politik praktis di ruang rapat komisi oleh salah satu kader, yang mengenakan kaus calon gubernur incumbent pilihannya yang akan bertarung, mirisnya seluruh peserta mengamini dengan tepuk tangan meriah- seolah-olah struktur KAMMI analog dengan partai kader tersebut. Apalagi saat ini banyak terlihat kader KAMMI yang tidak mampu menempatkan posisinya sebagai kader organisasi dan kader parpol. Sehingga menjadi pembenar atas segala prasangka orang diluar untuk memukul kredibilitas organisasi. Kultur kedekatan beberapa pengurus KAMMI di wilayah dan daerah dengan parpol barangkali harus diprofesionalkan –meskipun sudah mengakar dan menjadi aksioma organisasi.

Dan sekali lagi rekonstruksi dan reformulasi ideologi organisasi wajib dilakukan –sebagai pesan untuk Muktamar dan Mukernas besok. Silahkan tren pewarnaan pada penekanan nuansa intelektualitas di dalam tubuh organisasi digencarkan. Seperti pemikiran radikal Quthb, gagasan Sosial Profetiknya Kuntowijoyo, Kiri Islamnya Hassan Hanafi, idealismenya Soe Hok Gie, Islam Modernisnya Nurcholish Madjid, pemberontakan kritik Ahmad Wahib, ekletik kesufian Emha Ainun Nadjib, kritik estetiknya Rendra, dll. Tetapi, sekali lagi identitas organisasi yang menjadikan Ikwanul Muslimin (IM) sebagai referensi gerakan barangkali tidak bisa dipisahkan. Dan referensi dari Majmuatul Rasail –disebut-sebut dikalangan Ikhwan sebagai kitab suci ketiga setelah Qur’an dan Hadits- selalu menjadi pondasi awal KAMMI untuk bersikap.

Menurut penulis –dengan ikhtiar kenetralan, KAMMI dari wajihah induk sampai kapan pun tidak dapat dipisahkan. Terutama secara kultural.  Sebab, identitas IM di dalam tubuh organisasi tidak dapat dipisahkan atau dikategorisasikan berbeda dengan jamaah. Representasi IM di Indonesia secara legal-formal adalah jamaah itu. Sehingga kalaupun organisasi berobsesi untuk memisahkan diri dari jamaah secara struktural-kultural maka organisasi barangkali akan berubah menjadi avatar (baca: reinkarnasi) organisasi –meliputi eksistensi dan esensinya, bukan lagi organisasi.

Sejarah gerakan mahasiswa yang teguh menjaga manifesto organisasinya –dengan memisahkan diri (struktural-kultural) dari jamaah- dengan idealisme mengakar kini sudah menjadi sejarah. Dengan obsesi untuk mengislamisasi parpol –Golkar dan PDIP- oleh kader-kader HMI misalnya, malah menjadi boomerang bagi mereka. Kader HMI yang awalnya memiliki idealisme tinggi di organisasi, malah terwarnai dengan Golkar dan PDIP. Oknum partai yang korup akhirnya menyeret aktivis yang idealis menjadi koruptor. Kasus yang sama juga terjadi di Malaysia. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang dekat dengan IM Malaysia. Dengan tokohnya Anwar Ibrahim bergabung ke partai berkuasa, United Malays National Organisation (UMNO). Kepergiannya menyeberang ideologi, dilakukan untuk mewarnai partai tersebut dengan semangat keIslaman ABIM. Dampaknya, Anwar gagal, disudutkan dan difitnah serta akhirnya harus keluar dan membuat partai sendiri (Partai Keadilan Rakyat/PKR). Kuasa faktanya menjadi kekuatan untuk menggerus idealisme dan kebenaran. Mungkin benar kata Milan Kundera, “perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah melawan lupa.”

Idealisme HMI yang dulu dekat dengan Masyumi dan ABIM yang dekat dengan IM tidak serta merta membuat mereka konsisten menjaga nilainya itu. Pemisahan hubungan kultural –meskipun masih perlu dipastikan langsung-tidak langsungnya hubungan itu- ternyata membuat mereka lupa dengan obsesi besar mereka. Sehingga, menurut penulis relasi kultural antara KAMMI (organisasi) dengan jamaah adalah sunnatullah era ini –meskipun relasi struktural tidak penulis sepakati sebab merupakan tabiat era postmodern. Tidak terpisahkan dan absurditas untuk memisahkan keduanya merupakan tindakan kontraproduktif. Sebab, melemahkan ekspansi dakwah dan tabiat transisi mihwar muassasi-dauli. Imam Syahid Hasan al-Banna berkata dalam muktamar mahasiswa Ikhwanul Muslimin: “Telah sekian lama kita menghabiskan waktu dengan hanya sebagai tukang pidato dan ahli bicara, sementara zaman telah menuntut kita untuk segera mempersembahkan amal-amal nyata yang professional dan produktif. Dunia kini tengah berlomba membangun unsur-unsur kekuatan dan mematangkan persiapan, sementara kita masih berada di dunia kata-kata dan mimpi-mimpi”  (Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, 2009).

Pergolakan dalam gagasan memang akan terus dan selalu terjadi, seperti arus dialektika Hegel. Tetapi seyogyanya tidak mempengaruhi kinerja praksis organisasi. Sehingga, selagi perbaikan terus di rekonstruksi dan direformulasi, tidak secara gradual merevolusi forma organisasi dan gerakan organisasi terus berjalan. Sebab ‘yang ushul’(kultural) dari organisasi sudah final dan ‘yang furu’ (struktural) selalu berdinamika di dalam kerelatifan masanya.

Das Sollen: kultur perbaikan terus dilakukan dan menjadi sunnatullah organisasi. Sehingga perbaikan kemudian bermuara menjadi tradisi perjuangan KAMMI. Das Sein: ijtihad untuk kritik dan otokritik menjadi karakter kader sebagai implikasi dari bunyi kredo; “Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan” (GBHO KAMMI, pasal 4). Wallahu alam bis shawab.


* Penulis adalah instruktur KAMMI DIY, Pegiat diskusi KAMMI Kultural

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s